Rabu, 24 Oktober 2012 - 12:05:00 WIB
PENGESAHAN RAPERDA KELEMBAGAAN DAN PENYAMPAIAN RANCANGAN KUA-PPAS TA.2013
Diposting oleh : Humas
Kategori: Informasi - Dibaca: 726 kali

Untitled Document

Bupati Waykanan bersama-sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Paripurna Pengesahan RAPERDA Kelembagaan dan Penyampaian Rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara )TA.2013 di Aula gedung DPRD Kab.WayKanan Selasa, 23 Oktober 2012.

Dalam Sambutannya Bupati Way Kanan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan waktu yang telah diluangkan oleh Para Anggota Dewan yang terhormat, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka rapat paripurna pengesahan Raperda kelembagaan ini dapat disahkan menjadi Perda, serta penyampain rancangan KUA-PPAS Tahun 2013, Mudah-mudahan upaya kita bersama, dalam memajukan Kabupaten Way Kanan diberikan jalan kemudahan oleh Allah SWT.

Dinamika perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun mikro, menuntut suatu organisasi untuk juga melakukan perubahan apabila organisasi tersebut ingin mempertahankan eksistensinya. Di sini, organisasai harus mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu melakukan penyesuaian pola organisasi yang cenderung kaku menjadi lebih fleksibel. Dalam lingkup organisasi Pemerintahan Daerah, keluarnya PP No. 41 Tahun 2007 menuntut penyesuaian atau perubahan pada pola penataan kelembagaannya. Oleh karenanya setiap Daerah diberikan waktu maksimal 1 tahun untuk melakukan evaluasi kelembagaan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Penataan Kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan SDM, Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi.

Dalam merancang desain dan struktur birokrasinya, daerah harus mendasarkan pada urusan wajib, terkait pelayanan dasar yang menjadi prioritas daerah dan urusan pilihan sesuai dengan potensi unggulan daerah. Pengembangan birokrasi di daerah harus juga mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kemudahan interaksi. Struktur perangkat daerah harus efisien.

Dengan berazaskan pada prinsip efektivitas maka daerah harus mengembangkan struktur organisasi yang mampu mewujudkan output dan outcomes sesuai yang diharapkan dari penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah. Efektivitas mengukur kemampuan struktur organisasi untuk merealisasikan program-program yang dikembangkan oleh daerah. Sedangkan, prinsip kemudahan interaksi menjamin adanya kemudahan interaksi antar organisasi di daerah dan antar organisasi dengan warganya.

Semoga dengan kelembagaan yang baru ini, kita dapat memaksimalkan segenap potensi dan SDM aparatur, dalam melaksanakan amanat pembangunan di Kabupaten Way Kanan, kemudian pada kesempatan ini kami sampaikian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran sehingga peraturan daerah tentang kelembagaan di sahkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 serta Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan tahapan-tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.
Secara ringkas materi KUA-PPAS Tahun Anggaran 2013 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2013

Kita menyadari bersama bahwa indikator ekonomi makro yang menjadi asumsi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 sangat mempengaruhi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 antara lain; Pertumbuhan ekonomi, Nilai tukar rupiah, Laju inflasi, Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, harga minyak mentah dunia, lifting minyak mentah. Asumsi-asumsi tersebut berpengaruh terhadap penghitungan perkiraan elemen penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, belanja negara seperti subsidi, dan bagi hasil ke daerah.

Oleh karena itu dapat kami sampaikan asumsi makro yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Way Kanan tahun 2013, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara nasional diperkirakan meningkat sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen pada Tahun 2013, dan dari sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diharapkan didukung oleh meningkatnya pertumbuhan investasi, ekspor barang dan jasa, serta konsumsi masyarakat.

Sementara bila dilihat dari sisi produksi, sektor yang tumbuh tinggi diperkirakan berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor yang mempunyai kontribusi cukup dominan diperkirakan antara lain sektor pertanian, sektor pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro Kabupaten Way Kanan tahun 2013 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, maka diharapkan pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun. Pengangguran terbuka diperkirakan turun dari 4,5 persen tahun 2012 menjadi 4 persen pada tahun 2013, dan jumlah penduduk miskin ditargetkan turun dari 18,81 persen pada tahun 2012 menjadi 17,33 persen pada tahun 2013 dari total jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan.

Prospek perekonomian Kabupaten Way Kanan pada tahun 2013 diperkirakan tetap optimis, walaupun dihadapkan pada tantangan semakin berat. Optimisme terhadap ekonomi Kabupaten Way Kanan muncul seiring dengan kondisi makro ekonomi yang cenderung membaik dari tahun ketahun, didorong dengan asumsi penurunan harga minyak bersubsidi khususnya bahan bakar bensin.

2. Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi Kabupaten Way Kanan pada tahun 2011 sebesar 4,94 persen dan selama tahun 2010 Indek Harga Konsumen tertinggi terdapat pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yaitu sebesar 288,44 persen, transport dan komunikasi yaitu sebesar 231,92 persen kemudian diikuti oleh kelompok bahan makanan sebesar 220,22 persen, kelompok kesehatan 191,93 persen dan diikuti oleh kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 154,20 persen.

3. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi pada suatu wilayah tertentu dan tinggi rendahnya nilai PDRB sangat ditentukan oleh besarnya nilai tambah masing-masing sektor ekonomi. PDRB atas harga berlaku mempunyai kaitan erat dengan pendapatan perkapita, sedangkan PDRB atas harga konstan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB perkapita penduduk Daerah Kabupaten Way Kanan atas dasar harga berlaku tahun 2011 mencapai 8.379.067 rupiah atau terdapat pertumbuhan riil sebesar 4,84 persen.

4. Asumsi-asumsi lain

Secara garis besar, sumber anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 33 tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan Kabupaten Way Kanan berasal dari Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK. Untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Way Kanan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

B. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2013

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2013, secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:

 

1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Daerah

Kondisi ekonomi global saat ini yang memperlihatkan ketidakpastian akibat adanya krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kondisi ekonomi makro baik secara nasional maupun regional Kabupaten Way Kanan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penentuan rencana pendapatan daerah tahun 2013.

Dengan demikian, rencana pendapatan daerah diperkirakan mengalami peningkatan dari Rp. 706,69 Milyar tahun 2012 menjadi Rp. 750,97 Milyar pada tahun 2013, atau mengalami peningkatan sebesar 6,26 persen, dengan mempertimbangkan perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2011. Kecenderungan arah kebijakan Pemerintah Pusat serta kondisi nyata unit-unit penghasil PAD juga menjadi bahan pertimbangan sebagai faktor koreksi terhadap rencana pendapatan daerah tahun 2013.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa rencana pendapatan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 750,97 Milyar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 15,40 Milyar, Dana Perimbangan Rp. 635,45 Milyar, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 100,12 Milyar.

 

2. Prioritas Belanja Dan Pembiayaan Daerah

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan dengan komitmen untuk melaksanakan keputusan yang mempertimbangkan kondisi serta kemampuan sumber daya daerah. Penentuan prioritas program dan plafon anggaran tahun 2013 didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Kemampuan memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2013.

3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Selain itu dapat dijelaskan bahwa asumsi belanja pada tahun 2013 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 7,24% dari anggaran tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya asumsi makro ekonomi secara nasional pada indikator yang sangat berpengaruh pada struktur belanja kita, antara lain:

Pertumbuhan ekonomi 6,8 sampai 7,2 persen.
Nilai tukar rata-rata Rp. 8.700,- sampai Rp. 9.300,- per dolar Amerika Serikat.
Harga minyak diperkirakan stabil pada 100 sampai 120 US Dolar per barel.
Inflasi dikendalikan pada tingkat moderat sebesar 4,5 sampai 5,5 persen.
SBI 3 bulan: dari 4,5 persen menjadi 5,5 persen.
Lifting minyak: 910 sampai 940 ribu barel per hari.

Secara umum prioritas Belanja Kabupaten Way Kanan tahun Anggaran 2013 meliputi belanja tidak langsung diperkirakan sebesar Rp. 469,84 Milyar yang terdiri dari:

Belanja Pegawai Rp. 430,05 Milyar,
Belanja Hibah Rp. 7,78 Milyar,
Belanja Bantuan Sosial Rp. 9 Milyar,
Belanja Bantuan Keuangan Rp. 22 Milyar, dan
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1 Milyar.

Sedangkan untuk belanja langsung tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 274,63 Milyar yang terdiri dari:

Belanja Pegawai Rp. 32,28 Milyar,
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 128,23 Milyar
Belanja Modal sebesar Rp. 114,11 Milyar.

Struktur Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 3 Milyar. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 9,5 Milyar, yang terdiri dari:

Penyertaan modal sebesar Rp. 2,5 Milyar
Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp. 7 Milyar.

Bupati mengatakan bahwa dalam menyusun program dan kegiatan dalam Kebijakan Umum APBD dan PPAS masih terdapat kekurangan dan kesalahan, namun Bupati berharap kepada para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun baik ditingkat komisi maupun badan anggaran sehingga tercipta hasil yang lebih baik.

Diakhir sambutannya Bupati memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan kami berharap kiranya dalam pembahasan kedua materi tersebut tidak memakan waktu yang lama sehingga jadwal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



18 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Untitled Document
 
    INFO AKOMODASI
    Peta
 



Copyright (C) 2010 Pemerintah Kabupaten Way Kanan - Lampung